Percakapan pribadi tidak kehilangan perlindungan hanya karena berpindah dari ruang tamu ke aplikasi. Di dalamnya ada urusan keluarga, pekerjaan, keyakinan, dan kegelisahan yang tidak dimaksudkan untuk menjadi pengetahuan negara. Ketika komunikasi itu disadap, yang dimasuki bukan sekadar perangkat, melainkan kehidupan seseorang. Karena itu, keberhasilan mengungkap kejahatan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran untuk membenarkan penyadapan. Cara negara memperoleh informasi juga menentukan apakah penegakan hukum masih berjalan di dalam batas yang sah.
Penyadapan memang dapat membantu aparat menghadapi kejahatan yang direncanakan secara tertutup. Menolak seluruhpenggunaannya akan mengabaikan kebutuhan penyidikan; membenarkan setiap penggunaannya akan mengabaikan hakwarga. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengakui ketegangan tersebut dengan menempatkan penyadapan sebagai kewenangan yang sensitif karena sekaligus menyangkut pembatasan hak dan kepentingan hukum. Justru karena berguna, kewenangan ini membutuhkan pembatasan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar janji bahwa pelaksananya akan berhati-hati.
Hukum Tidak Berhenti pada Kewenangan
Perdebatan penyadapan dalam hukum informasi dan transaksi elektronik perlu membedakan tiga hal, Larangan terhadap perbuatan yang melawan hukum, pemberian kewenangan kepada lembaga tertentu, dan persyaratan penggunaan hasilnyasebagai bukti. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak saling menggantikan. Pasal 258 KUHP mengatur penyadapan terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum, sedangkan UU ITE mengatur kedudukan bukti elektronik beserta persyaratannya. Adanya ketentuan pidana tidak menjelaskan seluruh prosedur penyadapan; pengakuan terhadap bukti elektronik pun tidak otomatis memberikan kewenangan menyadap.
Pembedaan itu terlihat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE sebagaimana dimuat dalam Perubahan kedua UU ITE. Untuk informasi atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi, penyadapan, atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan, ditegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, persoalan pembuktian tidak hanya menyangkut apa yang berhasil direkam, tetapi juga dasar dan proses perolehannya.
Namun, frasa “dalam rangka penegakan hukum” tidak dapat diperlakukan sebagai pembenaran yang tidak perlu diuji lagi. Permintaan suatu institusi tetap harus dibaca bersama sumber kewenangan dan prosedur yang mengikatnya. Penjelasan mengenai alat bukti bukan pemberian kekuasaan tanpa batas kepada setiap pejabat yang berkepentingan terhadap suatu percakapan. Jika batas tersebut diabaikan, kepentingan perkara dapat berubah menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak memperoleh dasar kewenangan dari undang-undang.
UU ITE sendiri memperlihatkan bahwa kepentingan penyidikan tidak menghapus kewajiban melindungi warga. Pasal 43 ayat(2), sebagaimana diubah melalui UU ITE, mengharuskan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik memperhatikan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, serta integritas atau keutuhan data. Ketentuan ini penting dibaca sebagai batas pelaksanaan kewenangan. Perlindungan privasi bukan kemurahan hati aparat setelah perkara selesai, melainkan bagian dari kewajiban ketika penyidikan berlangsung.
Siapa yang Mengawasi?
Landasan pembatasan itu telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, dengan merujuk antara lain pada Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, menempatkan penyadapan sebagai tindakan yang harus memiliki dasar undang-undang dan mengikuti prosedur hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menekankan kontrolterhadap kewenangan tersebut serta peran pengadilan ataupejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Pertimbangan ini tidak boleh disederhanakan menjadi anggapanbahwa seluruh lembaga memiliki mekanisme yang sama; yang harus diperiksa ialah aturan yang benar-benar mengikat lembagapelaksana.
Dari dasar tersebut, pengawasan seharusnya dimulai sebelumkomunikasi seseorang dimasuki. Pihak yang memeriksapermohonan perlu menilai hubungan sasaran dengan dugaantindak pidana, informasi yang dicari, serta alasan mengapatindakan itu diperlukan. Pernyataan bahwa penyadapan akanmembantu penyidikan belum cukup. Hampir setiap tambahaninformasi dapat disebut membantu; persoalannya adalah apakahmanfaat yang diharapkan layak membenarkan intervensiterhadap kehidupan pribadi. Penilaian yang hanya memeriksakelengkapan surat akan menghasilkan pengawasan administratif, bukan pengujian terhadap penggunaan kekuasaan.
Kebutuhan penyadapan juga harus dibedakan dari kemudahankerja. Suatu cara dapat lebih cepat dan lebih nyaman bagipenyidik, tetapi belum tentu paling layak digunakan terhadapwarga. Karena itu, sebagai ukuran pengujian, permohonanpenyadapan perlu menjelaskan mengapa langkah lain yang lebihsedikit mengganggu privasi dinilai tidak memadai. Tanpapenjelasan tersebut, penyadapan berisiko menjadi pilihanpertama setiap kali pembuktian menemui kesulitan. Padahal, kesulitan membuktikan perkara tidak dengan sendirinyamemberi alasan untuk memperluas akses terhadap komunikasipribadi.
Sesudah kebutuhan dijelaskan, cakupannya harus dibatasi. Dugaan keterlibatan seseorang dalam satu perkara tidaksemestinya membuka seluruh percakapan, hubungan, dan riwayat komunikasinya tanpa pembedaan. Sasaran, jenisinformasi, jangka waktu, serta tujuan penggunaan perludirumuskan secara terukur. Pengawasan juga harus berlanjutselama tindakan berjalan, melalui pencatatan akses dan pemeriksaan kepatuhan terhadap batas yang diberikan. Izin awalkehilangan makna apabila pelaksana bebas memperluas sasaranatau memperpanjang tindakan tanpa pemeriksaan baru.
Keadaan mendesak tidak boleh menjadi pintu belakang untukmenghindari kontrol. Apabila suatu pengaturan menyediakanmekanisme darurat, penggunaannya patut disertai alasankonkret, pencatatan waktu, serta pemeriksaan segera oleh pihakyang berwenang. Penolakan terhadap tindakan darurat pun harusmembawa konsekuensi yang nyata terhadap kelanjutan tindakandan penggunaan hasilnya. Ini merupakan arah pembaruan yang perlu diperjuangkan: pengecualian harus lebih ketatdipertanggungjawabkan, sebab pada saat itulah perlindunganawal terhadap warga sedang dikurangi.
Rekaman Bukan Kebenaran yang Selesai
Pengawasan berikutnya berlangsung ketika hasil penyadapandiajukan sebagai bukti. Pada tahap ini, kebenaran isi percakapanharus dibedakan dari keabsahan cara memperolehnya. Rekamanyang memuat informasi penting tidak otomatis menyembuhkanpelanggaran prosedur yang mendahuluinya. Putusan MK Nomor20/PUU-XIV/2016 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan dasar untuk menuntut pemeriksaan terhadaplegalitas perolehan. Konsekuensi hukumnya tetap harusditentukan menurut ketentuan pembuktian yang berlaku, bukanmelalui anggapan bahwa semua informasi yang berguna pastiboleh digunakan.
Kehati-hatian yang sama diperlukan agar seluruh rekaman tidakserta-merta disebut penyadapan. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) secara khusus menyebut perekaman yang merupakan bagian daripenyadapan. Rumusan itu menuntut pemeriksaan terhadap cararekaman dibuat, kedudukan pembuatnya, dan sifat komunikasiyang direkam. Menyamakan seluruh perekaman denganintersepsi akan mengaburkan kategori hukum; sebaliknya, mengganti sebutan penyadapan menjadi “perekaman biasa” juga tidak dapat membebaskan suatu tindakan dari pemeriksaan. Penilaian harus mengikuti perbuatan konkret, bukan istilah yang dipilih pelakunya.
Selain legalitas, keutuhan rekaman perlu diperiksa. Potonganpercakapan dapat mengubah penekanan, menghilangkanpenjelasan, atau menempatkan ucapan dalam konteks yang berbeda. Karena itu, sumber berkas, proses pengambilan, penyimpanan, penyalinan, serta pihak yang pernahmengaksesnya harus dapat ditelusuri. Prinsip menjaga integritasdata telah memperoleh tempat dalam Pasal 43 ayat (2) UU ITE. Secara operasional, prinsip itu perlu diwujudkan melaluidokumentasi pengelolaan bukti yang memungkinkanpemeriksaan ulang, bukan hanya keyakinan bahwa berkas tidakpernah diubah.
Kehidupan yang Ikut Terekam
Akibat penyadapan tidak berhenti pada orang yang menjadisasaran. Dalam percakapannya dapat muncul keteranganpasangan, anak, rekan kerja, atau pihak lain yang sama sekalitidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mereka tidaksemestinya kehilangan perlindungan hanya karena pernahmenghubungi seseorang yang sedang diselidiki. Sebagai arahpengaturan, informasi pihak ketiga yang tidak relevan perludipisahkan dan dibatasi aksesnya. Kepentingan mengungkapsatu perkara tidak patut menjadi dasar untuk menyimpankehidupan banyak orang sebagai persediaan informasi.
Karena itu, kewenangan memperoleh data harus dibedakan darikewenangan menggunakan dan menyebarkannya. Informasiyang diperoleh untuk suatu perkara tidak semestinya bebasdialihkan untuk kepentingan pribadi, persaingan politik, atautekanan terhadap pihak lain. Pengaturan yang memadai perlumenetapkan tujuan penggunaan, pejabat yang dapat mengakses, masa penyimpanan, serta syarat pemusnahan data yang tidakrelevan. Penentuan nasib data setelah dikumpulkan merupakanbagian dari pembatasan kekuasaan, bukan urusan teknis yang boleh diserahkan sepenuhnya kepada pengelola perangkat.
Kebocoran hasil penyadapan juga harus diperiksa sebagaikemungkinan penyalahgunaan kewenangan, bukan sekadarkelalaian administrasi. Percakapan yang beredar dapat lebihdahulu membentuk penilaian publik sebelum keutuhan dan konteksnya diuji. Untuk mencegahnya, setiap akses dan penyalinan patut meninggalkan jejak yang dapat diperiksa. Kerahasiaan diperlukan untuk melindungi proses hukum sertahak pihak terkait; kerahasiaan tidak boleh digunakan untukmenutupi siapa yang membuka, mengalihkan, atau menyebarkaninformasi di luar tujuan yang sah.
Pengawasan Harus Berujung Pemulihan
Sesudah tindakan selesai, warga tetap membutuhkan jalan untukmenguji legalitasnya. Desain perlindungan patut mencakupmekanisme keberatan, pemeriksaan oleh pihak independen, penghentian penggunaan data yang diperoleh secara melawanhukum, serta pemulihan sesuai kerugian yang terbukti. Pemberitahuan setelah kepentingan penyidikan tidak lagiterancam juga layak dipertimbangkan, dengan pengecualianyang jelas dan dapat diperiksa. Usulan ini berangkat daripersoalan sederhana, seseorang sulit mempertahankan haknyaapabila ia tidak pernah memiliki kesempatan mengetahui bahwahak tersebut telah dimasuki.
Jawaban atas pertanyaan “siapa mengawasi” dengan demikianharus menjangkau seluruh proses. Pengadilan atau pejabat yang diberi kewenangan menurut undang-undang menguji dasartindakan; pelaksanaan perlu diperiksa melalui mekanismekepatuhan yang dapat diaudit; sedangkan sengketa dan penyalahgunaan harus dapat dibawa kepada forum yang berwenang. Pengawasan internal tetap berguna, tetapi tidak patutmenjadi satu-satunya ukuran ketika institusi pelaksana juga berkepentingan membenarkan tindakannya. Inilah tuntutanakuntabilitas: kewenangan dapat digunakan, tetapi alasan, pelaksanaan, dan akibatnya tidak kebal terhadap pemeriksaan.
Negara tidak menjadi lemah hanya karena aparatnya harusmenjelaskan alasan menyadap. Justru melalui pembatasan itulahkeberhasilan penegakan hukum memperoleh legitimasi dan warga memperoleh alasan untuk percaya. Yang dibutuhkanbukan negara yang tidak mampu mendengar, melainkan negara yang tahu kapan harus berhenti, informasi apa yang tidak bolehdigunakan, dan kepada siapa tindakannyadipertanggungjawabkan. Rupanya warga harus menyerahkanpercakapannya untuk diperiksa, sementara kekuasaan cukupmenyerahkan janji bahwa semuanya baik-baik saja